Wednesday, June 13, 2012

DT (25): Analisis Putusan MA Tentang Perkara Kepailitan

Analisis Putusan MA No. 296 K/Pdt .Sus/2011
Tentang Perkara Kepailitan
Oleh :
Dalinama Telaumbanua, S.H


Latar Belakang
       Dalam makalah Penyelesaian Sengketa ini, penulis menganalisis Putusan MA No. 296 K/Pdt .Sus/2011. Perkara ini masuk dalam kategori perkara perdata khusus (Kepailitan) pada tingkat kasasi antara PT. MULTI SKIES NUSANTARA (PT.MSN) sebagai Pemohon kasasi dan PT. WIBEL NUSANTARA INDAH (PT.WNI) sebagai Termohon Kasasi.
Dimana Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu kemudian Pemohon mengajukan Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10 Maret 2011 yang amar putusan sebagai berikut: 
  1.  Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Multi Skies Nusantara berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk Sdr . Suwidya, SH. ,LLM. , Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
  4. Mengangkat Mira Amina Nasution , SH, beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M Sektor VII , Bintaro sebagai korator.
       Adapun alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya  ialah:
  1.  Majelis Hakim Niaga melanggar hukum yang berlaku yaitu di dalam pertimbangan putusan tidak memuat secara cukup berupa penilaian terhadap bukti - bukti Pemohon Kasasi sebagai alasan dalam memberikan putusan (Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  2. Majelis Hakim Niaga telah lalai dalam memenuhi kewajiban member ikan pertimbangan hukum yang lengkap mengenai utang. Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepai litan.
  3. Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan hukum mengenai jatuh tempo dan dapat di tagih menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004.
  4. Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai krediturlain .
  5. Majelis Hakim Niaga mengabaikan asas- asas kepailitan.
     Sebelumnya Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dengan Pemohon Kasasi (Termohon Pailit) telah menandatangani Kesepakatan Bersama pada tanggal 21 April 2010, dimana Termohon Kasasi mengundurkan diri dari Konsorsium Pelaksanaan Project USO Telkomsel 2009 dan Pemohon Kasasi menyetujui pengunduran diri Termohon Kasasi dan memberikan kompensasi dengan 3 kali pembayaran kepada Termohon Kasasi atas biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi selama pelaksanaan Project USO Telkomsel 2009 sebesar Rp 10.400.000 .000, - (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah ) dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Juli 2010 (bukti P- 1)  dengan rincian:
a. Dana Investasi Remote disetor ke PT KAS Rp 7.640.956 .352, -
b. Dana Pembel ian Mater i a l Accessor i es SPS Rp 455.900.000 , -
c. Dana operas iona l Rp 1.112.536 .589 , -
d. Cost of Fund Rp 490.607.000 , -
e. Biaya Kompensas i 8% Rp 700.000.000, -

Yang akan dibayar melalui 3 ( tiga ) tahap, yaitu :
  •  Tahap I 40% sebesar Rp 4.160.000 .000, - (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah ) dibayar tunai paling lambat 3 ( tiga ) hari kerja setelah tanda tangan Kesepakatan Bersama ini;
  • Tahap II 40% sebesar Rp 4.160.000.000, - (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) dibayar tunai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah di terima dokumen butir 2.a dan 2.b ;
  • Tahap III sebesar Rp 2.080.000 .000, - (dua milyar delapan puluh ju ta rupiah) dibayar tunai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah di terima dokumen butir 2.c , 2.d dan 2.e .
     Pembayaran tahap I dan II telah dipenuhi akan tetapi pembayaran Tahap ke III belum dibayar. Ini merupakan alasan Termohon Kasasi mempailitikan Pemohon Kasasi dan diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST
    Adapun alasan pemohon kasasi sehingga tidak mau membayar sisa kewajibannya yaitu karena kesepakatan Bersama tertanggal 21 April 2010 yang menjadi dasar perikatan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yaitu Pemohon Kasasi (PT.MSN) baru mempunyai kewajiban memenuhi pembayaran tahap III kepada Termohon Kasasi (utang baru akan ada) yaitu setelah PT.WNI memenuhi penyerahan (Pemohon Kasasi menerima) dokumen 2c, 2d dan 2e berikut dokumen faktur dan faktur pajak (bukti P- 1)  yaitu berupa:
         a. Dana operas iona l Rp 1.112.536 .589 , -
         b. Cost of fund Rp 490.607.059, -
         c. Biaya Kompensas i 8% Rp 700.000.000, -
       Berdasarkan uraian di atas, karena pemenuhan kewajiban oleh Pemohon Kasasi berupa pembayaran sebesar Rp 2.080.000 .000, - masih terhalang oleh pemenuhan kewajiban ter lebih dahulu dari Termohon Kasasi berupa penyerahan dokumen butir 2c, 2d dan 2e Kesepakatan Bersama berikut dokumen faktur dan faktur pajak, maka utang tersebut belum memenuhi sifat jatuh tempo dan dapat di tagih sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004.

Rumusan Masalah
    Apakah Pertimbangan Majelis Hakim MA dalam Putusannya yang mengabulkan permohonan kasasi PT. Multi Skies Nusantara (PT.MSN) sudah tepat?

Analisis
    Dari posisi kasus diatas, maka pemakalah menganalisis alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sehingga dikabulkan oleh MA, yaitu:

1.    Majelis Hakim Pengadilan Niaga melanggar hukum yang berlaku yaitu di dalam pertimbangan putusan tidak memuat secara cukup berupa penilaian terhadap bukti - bukti Pemohon Kasasi sebagai alasan dalam memberikan putusan (Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang mengharuskan Hakim dalam memutus harus memuat secara cukup alasan pertimbangan putusan dengan mendasari kepada bukti-bukti. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut yaitu bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan surat - surat bukti yang diberi tanda T-1s/d T-5 dan ternyata tidak mendukung dalil – dalil sangkalannya”. Dalam persidangan guna menguatkan dalil jawabannya. Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti - bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1s/d T-5  yaitu:
  • Bukti T-1: Akta PT. MSN No. 214 tertanggal 21 April 2007 dibuat di hadapan Ingrid Lannywaty, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
  • Bukti T-2: Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MSN No. 64 tertanggal 15 Februari 2010 dibuat di hadapan Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta berisi mengenai pergantian PT;
  • Bukti T-3:  Berita Acara Serah Terima tertanggal 24 Juni 2010 dari Pemohon kepada Termohon dalam rangka penyerahan kembali jaminan berupa Bilyet Giro Nomor AB 688326 senilai Rp 4.160.000 .000, - dan Bilyet Giro No. AB 6888327 senilai Rp 4.160.00 .000 , - ;
  • Bukti T-4:  Akta Perjanjian Kerjasama No. 27 tertanggal 10 November 2010 antara Termohon dengan PT. Karsa Adiwidya Sukses dibuat di hadapan Nathalia AlvinaJinata, SH. Notaris di Jakarta;
  • Bukti T-5:  Surat Pernyataan Bapak Fredy Candra tertanggal 31 Januar i 2011. Menerangkan mengenai permohonan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) yang mendalilkan bahwa Bapak Fredy Candra sebagai Kreditur lain dari Termohon pailit (Pemohon Kasasi) adalah tidak benar.
         Selain bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi juga merujuk bukti Termohon Kasasi berupa Akta Kesepakatan Bersama tanggal 21 April 2010 yang diberi tanda bukti P-1.
Dalam pertimbangan hukum putusannya, secara nyata Majelis Hakim Niaga telah mengabaikan bukti yang diajukan oleh PT.MSN tersebut di atas dan bukti Termohon Kasasi (P-1) yang berkaitan erat dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut. Selain itu juga, Tanpa pertimbangan yang cukup, Majelis Hakim Niaga telah sewenang- wenang hanya menyebutkan bukti T-1s/d T-5 tidak mendukung dalil - dalil sangkalan Pemohon Kasasi terhadap permohonan kepailitan Termohon Kasasi, tanpa menguraikan pertimbangan terhadap bukti - bukti tersebut.
      Menurut penulis, Majelis Hakim Niaga mestinya harus memuat  secara cukup alasan dan dasar pertimbangan putusan dengan mendasari kepada bukti- bukti yang akan dijadikan dasar untuk mengadili.  Oleh karena ketentuan, dalam UU kepailitan menurut Pasal 299 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Maka Hukum Acara Yang Berlaku Adalah Hukum Acara Perdata. 

2.    Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah lalai dalam memenuhi kewajiban memberikan pertimbangan hukum yang lengkap mengenai utang. Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang menyebutkan bahwa Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
       Adapun Pengertian utang menurut praktek peradilan (Yurisprudensi). Dalam Putusan MA RI No. 03 K/N/1998 dalam perkara antara PT. Moderen Land Realty melawan Drs. Husen Sani dan Djohan Subekti. Disebutkan bahwa pemaknaan utang secara luas yang dilakukan oleh Judex Facti  seperti itu jelas bertentangan dengan pengertian utang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak boleh terlepas dari konteksnya. Dikatakan bahwa pengertian utang yang dimaksudkan itu harus diartikan dalam konteks pemikiran konsideran tentang maksud diterbitkannya UU No. 4 Tahun 1998 dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu darinya yang pada dasarnya menekankan pinjaman- pinjaman swasta. Sehingga dengan demikian pengertian utang tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal dari kontruksi hukum pinjam meminjam uang”.
     Sementara menurut Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,SH, mengelompokkan jenis-jenis pinjaman uang yang dapat menimbulkan utang  yaitu Jenis - jenis pinjaman yang diperoleh debitur dari kreditur dapat berupa:
1)    Kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian meminjam uang.
2)    Surat - surat utang jangka pendek (sampai dengan 1 tahun).
3)    Surat - surat utang jangka menengah (lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun).
4)    Surat - surat utang jangka panjang (di atas 3 tahun) antara lain berupa obligasi yang di jual melalui pasar modal.
Sehingga kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi bukanlah termasuk dalam kategori utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, menurut Yurisprudensi MA dan menurut pendapat ahli dalam hal ini Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini.

3.    Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum mengenai jatuh tempo dan dapat ditagih menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004.
Dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengenai unsur “ jatuh tempo dan dapat di tagih ” yaitu antara Pemohon (Termohon Kasasi) dengan Termohon (pemohon kasasi) telah membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 21 April 2010 (bukti P-1) Pemohon telah mengundurkan diri dari Konsorsium Project Pelaksanaan USO Telkomsel 2009 dengan disetujui oleh Termohon untuk mengganti biaya yg sudah dikeluarkan PT.MSN sebesar Rp 10.400.000.000 telah dibayar sebesar Rp 8.320.000.000. Sehingga masih ada sisa sebesar Rp 2.080.000.000 yang telah jatuh tempo pembayaran pada tanggal 12 Juli 2010. Oleh karena itu, tagihan dari Pemohon tersebut secara hukum adalah utang atau kewajiban Termohon yang harus dibayar dan terbukti utang tersebut tidak dibayar oleh Termohon, dengan demikian unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dan dapat di tagih “telah terpenuhi”.
Menurut pemohon kasasi Majelis Hakim Niaga keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai utang “ jatuh tempo dan dapat di tagih ”.
Oleh karena, kewajiban pembayaran belum jatuh tempo dan belum dapat di tagih karena terhalang oleh pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi terlebih dahulu (bukti P- 1).
Menurut M. Yahya Harahap bahwa Dari sifat yang menunda ini, selama apa yang dijadikan syarat belum terpenuhi atau belum terjadi. Kreditur tidak berhak menagih maupun menuntut pelaksanaan perjanjian. Dan debitur belum wajib dan tidak dapat dipakai memenuhi per janjian .
        Sementara Pendapat dari Prof. Subekti yaitu Hukum perdata mengenal berbagai macam perikatan salah satunya Perikatan bersyarat yaitu perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.
Kesepakatan Bersama pada tanggal  21 April 2010 (bukti P- 1) yang menjadi dasar perikatan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, telah menentukan syaratnya sendiri yaitu Pemohon Kasasi baru mempunyai kewajiban memenuhi pembayaran tahap III kepada Termohon Kasasi (utang baru akan ada) yaitu setelah Termohon Kasasi memenuhi penyerahan (Pemohon Kasasi menerima) dokumen 2c, 2d dan 2e berikut dokumen faktur dan faktur pajak.
        Berdasarkan uraian di atas, karena pemenuhan kewajiban oleh Pemohon Kasasi berupa pembayaran sebesar Rp 2.080.000 .000 masih terhalang oleh pemenuhan kewajiban terlebih dahulu dari Termohon Kasasi berupa penyerahan dokumen butir 2c, 2d dan 2e.
Oleh sebab itu, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Niaga mengenai jatuh tempo dan dapat di tagih telah keliru, sehingga putusan yang didasari kepada pertimbangan hukum yang keliru dan patut dibatalkan.

4.    Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 mengenai kreditur lain (debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur).
Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyatakan bahwa PT.MSN masih mempunyai tagihan sisa kewajiban/utang kepada PT.WNI sebesar Rp 2.080.000 .000 sebagaimana dalam bukti P-1 dan selain kepada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi juga masih punya utang kepada Ir.Agustono Priambodo, Di rektur Utama PT. Angkasa Persada Nusantara dan Direktur Utama PT. Karsa Adiwidya Sukses sebesar Rp 2.205.278 .783 dan utang kepada Fredy Candra mantan Direktur Utama PT. Multi Skies Nusantara (MSN) sebesar Rp 1.391.169.53. Maka berdasarkan bukti tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Niaga, unsur “adanya dua atau lebih kreditur ” telah terpenuhi ”.
Akan tetapi selama dipersidangan semua kreditur lain dari PT.MSN menyangkal dan PT.WNI tidak dapat membuktikannya.
       Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah keliru menilai adanya kreditur lain dari PT.MSN sehingga keputusan pailit yang diputuskan oleh Majelis Hakim Niaga dalam putusannya telah mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tidak terpenuhinya syarat kreditur lain

5.    Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabaikan asas- asas kepailitan.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak menerapkan jiwa dan semangan dari lahirnya UU No.37 tahun 2004 yang dilandaskan pada beberapa asas yakni Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha dan Asas Keadilan.
      Dari kelima alasan- alasan kasasi tersebut di atas MA berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi (PT.MSN).



Penutup
    Dari uraian pembahasan di atas, maka keputusan MA yang mengabulkan permohonan Kasasi oleh PT.MSN menurut pemakalah sangat tepat, sebab persyaratan yang diharuskan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 belum terpenuhi oleh karena pembayaran uang sebesar Rp 2.080.000.000, - (dua milyar delapan puluh juta rupiah ) oleh PT.MSN terhalang oleh pemenuhan kewajiban PT.WNI berupa penyerahan dokumen bukti 2 c, 2 d, dan 2 e tentang kesepakatan bersama kepada PT.MSN.
Selain itu juga, ternyata tidak terbukti adanya kreditor lain yaitu PT. Angkasa Persada Nusantara , PT.Karsa Adiwidya Sukses dan Fredy Candra.



Daftar Pustaka

Sjahdeini, Sutan Reny Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cetakan ke IV 2010.
Harahap, M.Yahya, Segi - segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2008.
UU No.37 tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
http://hukumpedia.com/index.php?title=Judex_facti
Putusan MA No. 296 K/Pdt .Sus/2011.

No comments:

Cboxs

Pageviews past week