Tuesday, June 26, 2012

DT (40): Pertarungan Politik Ideologi

Pertarungan Politik Ideologi Dalam Sejarah Kepartaian Indonesia (Pemilu Tahun 1999 - 2009)

Oleh:
Dalinama Telaumbanua, S.H


         Sebelum membahas mengenai pertarungan politik ideologi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan Ideologi ialah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi Absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain.

Deideologisasi Partai Politik 

      Tahun 1999 sering dikatakan sebagai tahun kemunculan kembali politik aliran dengan tampilnya partai-partai politik yang menggunakan berbagai macam ideologi sebagai dasar formal pendiriannya, seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, marhaenisme dan sebagainya.

     Berbeda dengan masa Orde Baru yang penuh represi oleh rezim penguasa secara berlebihan dengan maksud meneguhkan kekuasaan, terutama pada tahun 1980-an dengan cara mewajibkan semua ormas dan organisasi politik menggunakan satu asas sebagai ideologi, sehingga mengerdilkan partai politik yang bukan mesin politik penguasa saat itu. Sederhananya, era reformasi memungkinkan kemunculan partai politik dengan aneka macam warna dan ideologi, dari kiri, kiri luar, moderat, kanan sampai kanan luar yang menawarkan berbagai macam pandangan aksi.
     Kondisi ini, semula memberi kelegaan kepada rakyat Indonesia karena mereka bebas memilih partai politik yang dari ideologinya terbaca sebagai partai yang bervisi dan mempunyai garis perjuangan jelas dengan titik tekan tertentu sebagai prioritas dalam program kerja partai. Kelegaan itu bertambah lagi setelah Pemilu 1999 benar-benar bisa terlaksana sesuai rencana dan memenuhi kriteria demokrasi, jujur, dan adil. Bahkan, taraf  perkembanganya dipandang para pakar maupun aktivis politik melebihi atau paling tidak sama dengan Pemilu 1955 yang juga diikuti banyak kontestan.
Saat itulah, bayangan akan tampilnya pemimpin-pemimpin politik yang merakyat dan berjiwa demokrat segera muncul dalam benak rakyat serta memberi harapan baru kepada rakyat tentang masa depan yang lebih baik, gemilang, penuh kecerahan.
       Namun, perjalanan sejarah politik di Tanah Air selama kurang lebih lima tahun terakhir menunjukkan realitas yang sama sekali lain. Ideologi yang digunakan partai-partai politik ternyata tidak bisa dijadikan jaminan. Kenyataannya, dasar formal pendirian sebuah partai politik tidak bisa menjamin apa pun, kecuali formalitas itu sendiri. Dalam praktik politik riil di lapangan, nyata sekali telah terjadi kesenjangan dengan berbagai idealitas.
      Secara obyektif dapat dinilai, partai Islam belum tentu menawarkan jalan yang lebih Islami. Partai terbuka belum tentu mempraktikkan keterbukaan, bahkan sebaliknya ada yang menunjukkan eksklusivisme sehingga hanya berisi sebagian dari kelompok tertentu saja. Partai kerakyatan tidak selalu membela kepentingan rakyat dan justru yang tak jarang terjadi adalah sebaliknya, menjadikan rakyat sebagai alat legitimasi aneka kepentingan elite partai politik semata. Partai nasionalis belum tentu mampu melawan tekanan asing dan kolonialisme, sehingga hanya bisa mengikuti kemauan pihak asing saja. Partai sosialis belum tentu mampu melawan elitismenya sendiri. Inilah realitas politik yang tidak bisa dibantah dan bisa dirasakan siapa pun.
       Dalam kondisi semacam ini, pada pemilu mendatang dalam, akan terjadi proses deideologisasi partai politik. Ideologi sebuah partai politik, bagi sebagian orang, terutama yang melek politik, akan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting dijadikan pertimbangan seseorang dalam memilih partai politik. Proses deideologisasi akan terjadi dari dua arah.

Pertama, kemungkinan yang akan lebih dulu terjadi, yaitu proses deideologisasi di kalangan pemilih, yang lalu diikuti yang kedua, yakni elite politik dan partai politik sebagai sebuah institusi yang telah membaca realitas "pasar". Hal kedua ini bisa disebut sebagai akibat dari yang pertama. Jadi, partai politik dalam hal ini tetap sebagai pihak yang selalu mengincar celah untuk mendapatkan tempat di hati rakyat dengan berbagai macam cara.
       Sebagian pemilik hak pilih, bila tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti (karena jumlah golput mungkin meningkat), mereka tidak akan lagi memperedulikan ideologi apa yang dijadikan sebagai salah satu barang jualan sebuah partai politik, tetapi lebih melihat produktivitas macam apa yang telah ditunjukkan dan secara riil diberikan oleh sebuah partai politik kepada rakyat, bangsa dan negara. Adapun ideologi, bendera, dan jaket, adalah tampilan luar yang sudah saatnya tidak dipersoalkan. Yang akan dijadikan kriteria penilaian oleh rakyat atas sebuah partai politik adalah kinerjanya, apakah sikap dan perilaku partai itu, pribadi-pribadi politisi yang dilahirkan dan partai sebagai institusi mempunyai manfaat bagi kepentingan rakyat banyak dan menawarkan kecerahan bagi masa depan bangsa atau tidak. Ini disebabkan rakyat tidak mau lagi menjadi korban janji-janji kosong partai-partai politik saat kampanye.
       Tentu saja, agar rakyat tetap mau memilihnya, sebuah partai politik tidak bisa mengandalkan ideologi tertentu saja, tetapi harus menunjukkan sikap dan produktivitas sebagaimana telah disebutkan di atas yang dapat memberi harapan baru kepada rakyat yang merindukan harkat dan martabat rakyat, bangsa, dan negara terangkat. Partai politik yang cerdas dan mampu melihat perubahan realitas pasar tidak akan lagi berlarut-larut meributkan apalagi sampai menimbulkan perpecahan, ideologi apa yang akan digunakan guna menarik simpati rakyat.
     Tetapi, lebih pada pengelolaan organisasi partai politik secara lebih profesional dan menggunakan manajemen organisasi yang moderni agar dapat melakukan realisasi program partai yang secara pragmatis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan politik baru, yang muncul dalam wacana politik rakyat sebagai pihak yang mempunyai hak pilih (suara) dalam pemilu yang kian selektif dalam menentukan pilihan bahkan akan "jual mahal" guna memberikan suaranya.  Dengan demikian, mulai saat ini, partai-partai politik tidak bisa bermain-main lagi terhadap rakyat dengan menggunakan simbol ideologis sebagai topeng yang menipu dan amunisi untuk memobilisasi rakyat. Saat ini, mulai terlihat antusiasme masyarakat mengikuti acara yang digelar partai-partai politik tidak sekuat dalam pemilu sebelumnya.
Rakyat kian cerdas dalam menilai dan mampu menunjukkan perubahan sikap politik kepada arah yang lebih realistis, rasional, dan meninggalkan sikap primordialisme, sehingga tidak akan mudah dibohongi badut-badut politik yang selalu tampil dengan topeng berganti-ganti.

Hasil Pemilu 1999
       Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.
Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 33,74 persen suara dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 22,44 persen suara sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PPP 12,61 persen suara, mendapatkan 58 kursi. PKB dengan 10,71 persen suara, mendapatkan 51kursi atau kehilangan PAN meraih 7 7,12 persen suara, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.  Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah:
No    Nama Parpol    Persen    Jumlah Kursi di DPR
1       PDIP               33,74%            153
2       Golkar             22,44%            120
3       PPP                 12,61%              58
4       PKB               10,71%               51
5       PAN                  7,12%              34

Perubahan Politik Indonesia Antara Demokrasi dan Sentralisme
     Menurut evaluasi terhadap perkembangan politik dan budaya politik Indonesia era reformasi, Yang sampai pada kenyataan bahwa reformasi yang berlangsung tidak menunjukan hadirnya efektivitas penggunaan kekuasaan, perubahan atau pembangunan politik, kecuali pada perspektif perebutan kekuasaan. Dalam fokus politik makro lebih didominasi pada hubungan antar aktor-aktor politik. Bahkan secara keseluruhan politik Indonesia masih terkonsentrasi pada kepentingan Negara dibanding pada kepentingan masyarakat atau rakyat. Begitu juga tentang kebijakan desentralisasi yang dilandasi dengan gerakan reformasi, yang hanya memindahkan “sentralisme” politik dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah.
       Sisi lain, “transisi” yang terjadi menciptakan konflik-konflik politik pada tingkatan partai politik, yaitu antara kepentingan-kepentingan (elitis maupun kolektif) serta antara kepentingan dengan ideologi. Dimana konflik politik yang muncul adalah tarikan pada perspektif konservatisme yang mencoba kukuh pada pemikiran, sistem dan mekanisme yang lama --sebagai konsepsi konsolidasi awal kejayaan Soeharto dengan kelompok yang berkeinginan tanggap terhadap perubahan serta tuntutan reformasi terhadap ideologi politik golkar. Isu yang signifikan dalam perdebatan dan konflik yaitu mengenai peran militer-sipil dalam perubahan politik Indonesia,. Juga mengenai modal politik dari institusi, badan atau lembaga yang ada dimana ketika awal kehadirannya merupakan basis massa dari golkar dalam upaya menciptakan mobilitas politik akibat adanya gerakan politik kelompok “komunis”. Kesemua konflik tersebut tentu saja bermuara pada kepentingan tarik ulur tentang “suksesi” dalam partai pasca Soeharto dari vested interest tiga pilar penyanggah golkar, antara ABRI, Teknokrat dan Profesional.
        Menurut penelitian, masa reformasi membawa pada dua arus utama dari konflik. Pertama pada tarikan pada konflik kepentingan dari perebutan kekuasaan dan arus kedua adalah ketegangan ideologis yang sangat kentara pada gerakan atas “Islamic state” dari sebagian kelompok muslim yang berseberangan dengan kelompok nasionalis –nasionalists state. Disamping itu pada dimensi perebutan kekuasaan terdapat pola hubungan internal partai-partai politik dimana pola hubungan pasca reformasi “partai” politik keberadaan menjadi keharusan dalam kehidupan politik modern di Indonesia.
        Disinilah partai politik, disamping sebagai wujud dari demokratisasi namun merupakan organisasi yang memiliki peran dan fungsi memobilisasi rakyat atas nama kepentingan-kepentingan politik sekaligus memberi legitimasi pada proses-proses politik, di antaranya adalah tentang “suksesi” kepemimpinan nasional. Pola konflik dan pola hubungan dalam partai politik ini bisa tercermati dalam pemilu 1999, yaitu realita penolakan terhadap Habibie juga Megawati Soekarnoputri dari satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya.
       Penolakan terhadap Habibie sebagai representasi penolakan terhadap “Orde Baru”, yang memiliki kaitan kuat dengan Soeharto. Sementara terhadap Megawati, penolakan dilakukan oleh partai-partai Islam beserta Golkar yang memanfaatkan isu “haram” presiden wanita. Gerakan “asal bukan” Habibie atau Megawati yang akhirnya melahirkan bangunan aliansi partai-partai Islam (PAN,PPP,PBB, dan Partai Keadilan) yang dikenal kala itu sebagai kelompok “Poros Tengah”.
      Bangunan aliansi yang dilakukan poros tengah yang kemudian menyeret PKB untuk menghianati PDI Perjuangan dan mengusung K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Habibie. Namun dalam perjalanannya, keakraban Amien Rais (sebagai pemimpin poros tengah) dan Gus Dur terberai kembali akibat dari perbedaaan-perbedaan kepentingan politik yang dilakukan masing-masing.
       Pada keterberaian ini pula yang meruntuhkan legitimasi politik Gus Dur sebagai Presiden, walaupun disisi lain, terdapat berbagai kepentingan politik yang ikut meramaikannya seperti kepentingan politik militer, PDI Perjuangan, kelompok penguasa “korporatisme” nasional yang dihegemoni Soeharto atau Orde Baru, termasuk kepentingan modal asing atau Negara lain (seperti Amerika Serikat, Uni Eropa) yang terusik atas beberapa kebijakan ekonomi nasional yang dilakukan Kabinet Gus Dur serta dari kelompok kepentingan ideologis yang radikal untuk mengubah konsepsi Indonesia menjadi berkarakter politik Islam atau demokrasi Liberal.
       Dari tarikan kepentingan kekuasaan “suksesi” nasional yang dilakukan para elite, yang selanjutnya membangun perspektif tersendiri dalam konflik-konflik konstitusi di Indonesia . Seperti dalam kejatuhan K.H. Abdurrahman Wahid memperkuat perlunya tindakan “amandemen” atas UUD 1945, karena konstitusi tersebut membuka perseteruan “interpretasi” dan dianggap menjadi sumber kekacauan ketatanegaraan di Indonesia. Terlebih pada perdebatan sistem politik Indonesia , apakah presidensil atau parlementer? Dalam kasus Gus Dur, sistem presidensil versi UUD 1945 terbukti rentan, dan bisa terdeviasi pada sistem parlementer.
Maka dari sistem yang mendua, MPR periode 1999-2004 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 –dalam kekuasaan politik Soeharto tindakan amandemen merupakan tindakan yang diharamkan—walau terdapat beberapa amandemen yang ditengarai tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama mengenai pasal-pasal politik yang krusial, bahkan beberapa pasal-pasal yang diamandemen meletakan pada bentuk “konspirasi” demi kepentingan dan penyelamatan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan tidaklah menjadi aneh jika dimasa Megawati (pasca Gus Dur) dalam pidato kenegaraannya 16 Agustus 2001 mengusung “komisi konstitusi”, yang berkembang di Sidang Tahunan MPR 2001 dan memunculkan perbedaan tajam antara sikap “konservatisme” di majelis karena kegagalannya membentuk komisi dan tidak mampu melakukan perubahan-perubahan atas pasal-pasal krusial. Padahal tanpa komisi konstitusi independent akan menjadi kesulitan untuk dapat menghasilkan dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis serta mencerminkan kepentingan rakyat.
       Tarikan-tarikan politis pada kepentingan dalam konstitusi atau penyusunan UU di MPR merupakan wujud dari keinginan mempengaruh dan memanfaatkan ketetapan politik dalam relasi-relasi kekuasaannya, seperti pada sistem perwakilan rakyat untuk mengadopsi “bikameral’ (terdiri dari DPR dan DPD) dan tetap “unikameral” seperti berlaku sebelum reformasi (terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan). Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau tetap melalui MPR.
      Berbeda di masa Soeharto, dimana ideologi-ideologi tidak muncul kepermukaan, era reformasi membuka kembali gairah ideologis dan muncul dengan semangat perjuanganan primordialismenya.
 Kelompok-kelompok nasionalis teguh pada tuntutan atas prisip-prisip nasionalisme, bahkan di antaranya adalah dari kepentingan nasionalis radikal. Golongan kiri mencoba bangkit –walaupun kurang berhasil—melalui Partai Rakyat Demokratik, sedangkan golongan Islam kembali memperjuangkan suara ideologisnya mengenai penerapan Syariat Islam dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) sejak SU MPR 1989 kerap menuntut agar pemberlakuan asas tunmggal bagi organisasi sosial politik dicabut. Hebatnya dalam SUT MPR 2000, beberapa Fraksi MPR meminta dipertimbangkan kembali “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta untuk dimasukan dalam Pancasila.
         Di era reformasi hingga saat ini aliran-aliran “lama” muncul kembali walau dalam kemasan baru, PDIP mewakili abangan dan non Islam, Golkar wujud dari Islam modern (luar Jawa) PKB sebagai Islamtradisionalis, PPP wakil dari kaum modernis dan tradisioalis, sementara PAN, PBB, PK meruapakan Islam modernis. Dari pendekatan agama yang teridentifikasi, maka itensitas emosi politik menjadi sangat mendalam, mereka terbelah menjadi dua kelompok besar yakni Islam dan non Islam. Dari dua kelompok besar tersebut dilihat pada kepentingan kekuasaan menjadi perseteruan kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Disinilah yang sampai saat ini menjadi masalah tersendiri bagi proses demokratisasi dan penciptaan masyarakat Indonesia yang terbuka.
       Jika dilacak lebih jauh, di Indonesia pola perseteruan ideologis yang tercermin dalam partai politik memang sejarahnya hadir di masa pergerakan kemerdekaan yang oleh Feith merupakan perebutan pengaruh sosial politik dari lima ideologi besar, yaitu nasionalis radikal, komunisme, sosialisme demokrat, Islam, dan tradisional Jawa. Dari sini perdebatan ideologis tentang konsepsi politik kenegaraan mengalami dinamisasi, sementara partai-partai yang berbasis aliran muncul membawa semangat ideologisnya masing-masing hingga sekarang (kecuali komunisme). Fase-fase sejarah dari perdebatan ideologis dapat terlihat dalam fase-fase sejarah “politik” seperti sidang BPUPKI –konstituante, dan gerakan perjuangan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia . Kembali pada pemahaman historisisme politik Indonesia sebagai real politik dari pertentangan kepentingan dan ideologi, para paneliti memberikan pijakan awal sebagai dasar pecermatan. Pertama perlu ada dasar empiris untuk memahami tentang kekuatan-kekuatan nyata seperti ABRI dalam pertarungan kekuasaan yang terjadi. Juga untuk mengetahui seberapa signifikasinya pembesaran jumlah partai politik dengan penguatan partisipasi politik kepartaian sebagai bentuk representasi kesadaran rakyat atau hanya “pragmentasi” kelompok elite partai. Kedua adanya norma-norma yang menjadi dasar penilaian dari realitas politik yang telah dan sedang berlangsung di Indonesia.

UU dan Peraturan Pemilu 2004
       Pemilu 2004 yang akan diselenggarakan Tahun 2004 berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Dilihat dari tujuannya Pemilu-pemilu yang diselenggarakan pada masa lalu adalah sama, yaitu memilih para wakil rakyat untuk menjadi anggota DPR/ MPR.  Selanjutnya lembaga inilah yang memilih pimpinan nasional dan membuat garis-garis besar haluan negara. Pada Pemilu 2004 tidak hanya demikian, karena pada Pemilu kali ini juga akan memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
     Tanda waktu yang bisa dianggap sebagai awal persiapan ke arah Pemilu 2004 adalah langkah pembubaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 1999 dan pembentukan KPU yang baru. KPU 1999 dibubarkan tahun 2000 tak lama setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun tersebut tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Atas dasar itu UU No. 4 Tahun 2004 dimasukkan ke dalam kelompok UU dan peraturan Pemilu 2004.
Ada beberapa parpol yang tidak bisa mengikuti pemilu 2004, alasanya yaitu:
  1. Karena parpol yang bersangkutan tidak lolos vertifikasi KPU.
  2. Karena parpol yang bersangkutan dibatalkan sebagai badan hukum berdasarkan UU  No. 31 Tahun 2002.
  3. Karena parpol yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sesuai UU No. 31 Tahun 2004.
Dengan demikian semua UU dan peraturan yang berkenaan atau berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang dikeluarkan setelah keluarnya UU No. 4 Tahun 2000 dipaparkan di bagian yang membahas Pemilu 2004.

Hasil Lima Besar pada Pemilu Legislatif tahun 2004, yaitu:

No    Nama Parpol    Persen    Jumlah Kursi di DPR
1       Golkar              21,58%            128
2       PDIP                18,53%            109
3       PPP                   8,15%               58
4       Partai Demokrat 7,45%              57
5       PKB                10,57%              52

Hasil Pemilu presiden putaran pertama, diumumkan oleh KPU pada tanggal 26 Juli 2004.
No Urut    Nama Pasangan Calon             Jumlah Suara     Persentase
1.             H. Wiranto, SH.
                Ir. H. Salahuddin Wahid             26.286.788      22,15%
2.             Hj. Megawati Soekarnoputri
                KH. Ahmad Hasyim Muzadi      31.569.104      26,61%
3.             Prof. Dr. HM. Amien Rais
                Dr. Ir. H. Siswono Yudohusodo 17.392.931      14,66%
4.             H. Susilo Bambang Yudhoyono
                Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla  39.838.184     33,57%
5.             Dr. H. Hamzah Haz
                H. Agum Gumelar, M.Sc.             3.569.861       3,01%
Jumlah Suara Sah                                   119.656.868    100,00%

      
       Hasil Pemilu presiden putaran kedua, diumumkan oleh KPU pada tanggal 4 Oktober 2004. Berikut ini adalah hasil perhitungannya: 

No Urut    Nama Pasangan                              Jumlah Suara       Persentase
2.              Hj. Megawati Soekarnoputri
                 KH. Ahmad Hasyim Muzadi           44.990.704         39,38%
4.              H. Susilo Bambang Yudhoyono
                 Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla       69.266.350         60,62%
Jumlah Suara Sah                                        114.257.054       100,00%

Membaca Gerakan Aliansi Tandingan 8 partai Politik
       Harus diakui , makna aliansi strategis yang digalang sejumlah parpol, yang tampaknya dimaksudkan sebagai tandingan terhadap penjajakan koalisi antara Golkar dan PDIP. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan makna dua partai besar yang dilaksanakan di medan pada waktu itu, maka dari segi makna masih jauh dari harapan. Delapan partai yang membangun strategis itu adalah PAN, Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, PBR, PDS dan Partai Bulan Bintang (PBB). Apalagi jika dibandingkan dari segi kualitas dan bobot legitimasi dari pimpinan Golkar dan PDIP, sedangkan aliansi delapan partai itu baru dilaksanakan pada tingkat sekjen saja.
         Selain itu, baik Golkar maupun PDIP juga telah menjajaki adanya kesamaan Platform hingga struktur di kedua partai. Sedangkan aliansi delapan parpol masih terlalu banyak memiliki perbedaan. Heterogenitas yang terlalu tinggi itu sudah pasti bakal menjadi kendala serius untuk membangun sebuah aliansi atau pun koalisi. Barangkali akan lebih tepat jika kalangan parpol menengah itu membangun komunikasi politik lebih intensif dengan Golkar atau PDIP. Adapun kesan yang tampak dari aliansi delapan Parpol tersebut ialah sebuah sikap yang sekedar reaktif dengan tergesa-gesa membangun kekuatan penyeimbang, apalagi pertemuan antara Golkar dengan PDIP masih terlalu dini untuk bisa disebut sebagai sebuah koalisi. Yang barangkali lebih tepat adalah pertemuan dalam visi kebangsaan, apalagi ditubuh partai Golkar sendiri juga terjadi fragmentasi faksional.
       Dengan kata lain, aliansi delapan partai politik telah terjebak dalam respon sesaat. Atau barangkali hanya sekedar kegenitan politik dari partai-partai menengah tersebut. Maka sudah tentu agak sukit untuk digadang menjdi sebuah aliansi yang dimaksudkan untuk menghadang kekuatan poros utama yang mungkin saja dibangun oleh Golkar dan PDIP. Atau barangkali partai-partai menengah itu telah melihat sebuah gejala bahwa dalam jangka pendek koalisi Golka-PDIP dimaksudkan untuk kepentingan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik di DPR. Sebab, jika Golkar dan PDIP bersatu, maka dikhawatirkan bakal merugikan kepentingan partai-partai kecil dan menengah. Memang masih menjadi tanda tanya besar, bagaimana sebenarnya Terminologi dalam membaca makna pertemuan kedua partai tersebut. Jika hanya sekedar pertemuan kebangsaan atau nasional demi mempertahankan NKRI serta meningkatkan pernghargaan terhadap kemajemukan bangsa, tentu saja tidak perlu dikhawatirkan.
      Verifikasi partai politik baru di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya bisa tetap dilakukan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik masih berlaku.
Jika verifikasi parpol di Dephuk dan HAM terlalu lama—antara lain karena menunggu tuntasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Partai Politik yang masih digodok di DPR. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu proses verifikasi parpol peserta Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum. Karena pada tahun 2007, jumlah parpol yang sudah mendaftar di Dephuk dan HAM yang masih menunggu pengesahan undang-undang tentang parpol yaitu 79 parpol. Akan tetapi parpol yang sudah mendaftar ini, hampir dipastikan tidak dak semuanya ikut meramaikan Pemilu 2009.
       Kemungkinan perubahan dalam UU No 31/2002 adalah pada Pasal 2 Ayat 3b mengenai persyaratan partai. Disebutkan bahwa partai harus memiliki kepengurusan daerah sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten yang ada di provinsi tersebut, dan 25 persen kecamatan dalam kabupaten itu. "Pada undang-undang baru ini nanti, angka kepengurusan di 50 persen jumlah provinsi kemungkinan bertambah menjadi 75 persen," 
      Posisi tawar rakyat dalam pemilu mendatang akan semakin kuat seiring meningkatnya kesadaran politik mereka. Ini adalah hasil pelajaran politik yang diambil rakyat dari peristiwa politik yang sudah berlangsung sejak lama dan ternyata tidak memberi perubahan signifikan kepada kondisi kehidupan yang lebih baik. Yang berubah hanyalah kehidupan para elite politik saja, yang kian hari kian bergelimang harta dan kemewahan yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Sementara itu, rakyat tetap bergelut dalam penderitaan yang berkepanjangan.

Daftar Pustaka
Budiyanto, Dasar-Dasar Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000.
Hans, Richard, Partai Kebijakan dan Demokrasi, terjemahan Sigit Jatmika, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta, 1999.
Lance Castles, Konteks Komparatif dan Historis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Rusu Karim, Drs, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1999
Kurniawan, Kamus Ilmiah Populer Indonesia, Jawara, Surabaya, 2001.
wawasan, 29 Juni 2007, hal. 7
http://www.kompas.com
http://www.kpu.go.id
http://www.pmii.or.id
http://www.Tempointeraktif.com
http://www.unisosdem.org/

No comments:

Cboxs

Pageviews past week